Regulasi Pajak ⏱ 4 menit baca

Panduan Coretax DJP Terbaru: Apa yang Wajib Dipersiapkan Pelaku Usaha?

Sistem Coretax DJP mengintegrasikan 21 proses bisnis administrasi perpajakan secara penuh. Pelajari dampaknya terhadap pelaporan SPT Masa dan Validasi NIK-NPWP bisnis Anda.

Integrasi penuh 21 proses bisnis DJP ke dalam satu portal digital terpusat.
NPWP 16 digit berbasis NIK untuk Orang Pribadi dan format 16 digit untuk Badan.
Hendra Setiyawan, S.E., M.Ak., Ak., CA
Hendra Setiyawan, S.E., M.Ak., Ak., CA 04 September 2026
Baca Artikel
Perpajakan UMKM ⏱ 3 menit baca

Aturan PPh Final 0.5% & Fasilitas Bebas Pajak Omzet Rp 500 Juta Menurut UU HPP

Berdasarkan UU HPP & PP 55/2022, wajib pajak orang pribadi UMKM menikmati fasilitas bebas pajak untuk omzet hingga Rp 500 juta per tahun. Bagaimana mekanismenya?

Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM mendapat pembebasan pajak untuk omzet akumulatif s.d. Rp 500 juta per tahun.
Pajak 0.5% hanya dihitung dari kelebihan omzet di atas Rp 500 juta.
Hendra Setiyawan, S.E., M.Ak., Ak., CA
Hendra Setiyawan, S.E., M.Ak., Ak., CA 15 Agustus 2026
Baca Artikel
Litigasi & Solusi ⏱ 6 menit baca

Menerima Surat SP2DK dari Kantor Pajak? Ini 5 Langkah Menjawabnya Secara Sah & Aman

Jangan panik saat menerima SP2DK dari Account Representative (AR). Pelajari cara membedah data, membuat klarifikasi berdasar hukum, dan batas waktu respons.

SP2DK bukan surat vonis denda, melainkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.
Wajib memberikan tanggapan resmi maksimal dalam waktu 14 hari kalender.
Hendra Setiyawan, S.E., M.Ak., Ak., CA
Hendra Setiyawan, S.E., M.Ak., Ak., CA 10 Agustus 2026
Baca Artikel
Standar Keuangan ⏱ 4 menit baca

Mengapa Bisnis Berkembang Wajib Memiliki Laporan Keuangan Standar SAK EMKM?

Laporan keuangan standar SAK bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak pengajuan pinjaman modal bank, kepatuhan SPT Badan, dan penarikan investor.

SAK EMKM dirancang sederhana namun diakui resmi oleh perbankan dan otoritas perpajakan.
Memuat 3 laporan pokok: Posisi Keuangan, Laba Rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
Tim Riset Akuntan Indonesia .ID
Tim Riset Akuntan Indonesia .ID 02 Agustus 2026
Baca Artikel
Litigasi & Solusi ⏱ 5 menit baca

Kapan Badan Usaha Membutuhkan Jasa Kuasa Hukum Resmi Pengadilan Pajak?

Sengketa pajak akibat SKPKB atau penolakan keberatan membutuhkan pendampingan ahli berizin resmi. Ketahui tahapan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak.

Kuasa Hukum Pengadilan Pajak wajib memegang Izin Kuasa Hukum resmi dari Kementerian Keuangan RI.
Dibutuhkan saat proses Keberatan ditolak dan berlanjut ke tahap Banding atau Gugatan di Pengadilan Pajak Jakarta.
Hendra Setiyawan, S.E., M.Ak., Ak., CA
Hendra Setiyawan, S.E., M.Ak., Ak., CA 20 Juli 2026
Baca Artikel

Punya Pertanyaan Spesifik Terkait Masalah Finansial & Pajak Bisnis Anda?

Diskusikan langsung bersama tim Akuntan Beregister Negara dan Kuasa Hukum Resmi Pengadilan Pajak kami di Batam. Solusi jelas, transparan, dan terarah tanpa biaya siluman.

Mascot Akuntan.ID
Akuntan.ID Assistant ● Online & Siap Membantu

Halo! Selamat datang di Akuntan Indonesia .ID 👋
Ada yang bisa kami bantu terkait pembukuan atau perpajakan bisnis Anda di Batam?

Chat Konsultan via WA
👋 Ada yang bisa dibantu?